Banyak masalah di pelabuhan Tanjung Priok, pada Rabu (17/11) dibahas dalam acara coffee morning, bertempat di Museum Maritim, Jakarta Utara.
Hadir pada kesempatan ini, antara lain Kepala Syaubandar Tanjung Priok Andi Hartono, Kepala Bea Cukai Dwi Tri Wibowo, GM Pelindo Priok Silo Santoso, Kepala OP Priok Capt. Wisnu Handoko, Ketua ALFI Jakarta Adil Karim, ketua INSA Jaya Capt. Alimudin, ketua Aptrindo Jakarta Sudirman, serta pihak terminal petikemas, dan yang terkait.
Masalah yang diinformasikan antara lain mengenai belum berjalannya Single TID, masalah pengelolaan limbah B3, kemacetan, kekarantinaan, dan inaportnet.
Acara coffee morning kali mengangkat tema Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Menuju Kawasan WBK-WBBM Pelabuhan Tanjung Priok.
Kepala OP Tanjung Priok Capt. Wisnu mengatakan bahwa menurut KPK ada 4 sektor di pelabuhan yang berpotensi kebocoran dan Tindak Korupsi yakni, pertama, masih ditemukan adanya OP/KSOP yang tidak menggunakan sistem aplikasi Inaportnet, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan. Dalam pemberian pelayanan kepelabuhanan, saat ini Inaportnet belum sepenuhnya terintegrasi dengan layanan BUP, dalam rangka fungsi monitoring dan evaluasi. Resiko mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara.
Kedua, layanan jasa pelabuhan yang tidak direkam dalam sistem. Praktek seperti ini rawan memunculkan niat–niat pihak tidak bertanggung jawab untuk bermain mata. Dengan kata lain, masih dilakukan secara manual. Dan tentu juga tidak sesuai dengan apa yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa. Dan inilah kerawanan terjadinya praktek – praktek korupsi.
Ketiga, masih ditemukannya ketidak sesuaian kebutuhan, kualifikasi kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa, tetapi juga merugikan tenaga kerja bongkar-muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pemberian layanan bongkar-muat.
Keempat, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Masih ditemukan layanan jasa pelabuhan yang belum terintegrasi satu sama lain. Seperti layanan karantina, dan belum tersedianya berbagai layanan pelabuhan di instansi pemerintah, sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya manusia.
Kesempatan ini banyak juga dari para pihak yang mendukung dilaksanakannya Single Truck Identification Data (STID) di pelabuhan Tanjung Priok.
Ketua ALFI Jakarta Adil Karim mendukung pelaksanaan STID secepatnya. Sebab, sistem tersebut dinilai bisa mengurangi kemacetan di pelabuhan.
Hal yang sama pun disampaikan oleh Ketua Aptrindo Jakarta Sudirman dan dari Logindo Antoni.
“Dalam pelaksanaan nya perlu ada pengawasan,” ujar Antoni Tampubolon, wakil ketua Logindo.
Sedangkan ketua INSA Jaya Capt. Alimudin mensoroti mengenai mahalnya biaya logistik di pelabuhan. “Kalau dari sisi pelayaran sebenarnya kami hanya bagaimana memasukkan kapal sandar, cuma kami kok sering harus kena pinalti, padahal bukan kami yang terlambat. Kalau pelayaran yang terlambat kami siap bayar pinalti biaya tambat, tapi kalau bukan kami ya mesti yang membuat lambat yang menanggung biaya,” ujar Alimudin.
Namun Capt. Wisnu Handoko belum bisa memutuskan untuk keluhan yang disampaikan Alimudin. “Ini kan bisnis to bisnis, paling yang menanggung akhirnya ya pemilik barang,” ungkapnya.
Capt. Wisnu meminta supaya para asosiasi mensosialisasikan kepada para anggotanya mengenai program STID ini.
GM Pelindo Priok Silo Santoso mengapresiasi terhadap apa yang disampaikan dan dikwluhkan oleh para asosiasi. “Dengan adanya informasi dari para pelaku usaha di Priok, kami jadi tau dan nantinya bisa mengambil keputusan dengan tepat,” ucapnya.
Mengenai STID ini, dari JICT sudah melakukan banyak hal. Misalnya, pendaftaran untuk para sopir, sehingga diharapkan per Januari 2022 STID sudah bisa dilaksanakan.
Deni dari TPK Koja juga mengemukakan hal sama dengan yang disampaikan dari JICT.
Capt Wisnu kembali menghimbau kepada semua pihak, terutama para sopir dan pengusaha truk segera mendaftarkan karena tidak dipungut biaya. “Silahkan datang ke terminal penumpang pelabuhan Priok untuk daftar, tak dipungut biaya,” ujarnya lagi.
Soal STID, dari NPCT1 maupun operator terminal lain sepakat akan berkoordinasi dengan GM Pelindo Tanjung Priok. (***)
