Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan tumbuh 5,1-5,5 persen di tahun 2017 atau bahkan pada kisaran 5,2-5,6 persen.
Prediksi itu disampaikan Difi A Johansyah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2016 di Kantor BI kota Medan, Jumat (23/12).
Kegiatan yang mengambil tema “Mengoptimalkan Potensi, Memperkuat Resiliensi” dan dilanjutkan dengan dialog interaktif “Membangun ekonomi Sumatera Utara yang bernilai tambah melalui industri jasa” tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi, anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba, Wakil Ketua Kadin Sumut Khairul Mahali, Aptrindo dan akademisi di daerah ini.
Sebagai nara sumber selain Difi A. Johansyah, antara lain Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi dan Kiatmaja Lukman dari DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).
Difi menyebut perbaikan perekonomian pada tahun 2017 disertai dengan perkiraan akan kembali terjangkarnya inflasi yang diperkirakan akan berada pada kisaran 4,0±1 persen (yoy) atau lebih rendah dibanding tahun 2016.
Dia menilai rendahnya tekanan inflasi pada tahun 2017 ditopang oleh pasokan pangan yang kembali normal. Hal ini terkait dengan kondisi cuaca yang kondusif dan upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki areal tanam bahan pangan khususnya cabe merah agar terhindar dari gangguan alam terutama dari dampak erupsi gunung Sinabung.
“Kedepan ditengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, tingkat resiliensi perekonomian nasional maupun daerah perlu ditingkatkan. Hal ini diperlukan agar pondasi ekonomi dapat lebih kokoh dan lebih tahan bila terjadi gejolak,” katanya.
Dengan prospek perekonomian tersebut, Difi memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga tahun 2017 sebesar 9-11 persen, kredit pembiayaan perbankan dalam kisaran 10-12 persen.
Difi juga menyebut tantangan masih membayangi kinerja perekonomian ke depan seperti produktivitas tenaga kerja yang belum baik sehingga belum menopang terciptanyan input tenaga kerja yang efisien dan mumpuni bagi perekonomian. Infrastruktur belum sempurna terkait harga gas yang belum kompetitif, keandalan penyediaan listrik yang perlu ditingkatkan serta logistik infrastruktur yang masih belum cukup efisien.
Menurutnya, aspek insfrastruktur merupakan salah satu hambatan terbesar bagi perekonomian Sumut bersumber dari buruknya kualitas jalan. “Sumut memiliki jalan rusak berat terpanjang di Sumatera mencapai 239 km. Kondisi tersebut terutama terjadi di daerah Pantai Barat,” ungkapnya.
Selain itu, kondisi ketersediaan listrik di Sumut masih belum optimal dimana Sumut merupakan provinsi dengan defisit listrik terbesar kedua di Sumatera setelah Lampung yang diikuti kurang optimalnya keandalan listrik. Kapasitas pelabuhan yang relatif terbatas juga akan ditunjang dengan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang diperkirakan mampu menyaingi Pelabuhan Singapura.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2016 secara umum masih tumbuh cukup baik dengan angka pertumbuhan di triwulan III-2016 sebesar 5,3 persen, diatas level nasional yakni 5,0 persen. Diperkirakan ekonomi Sumut tahun 2016 tumbuh 5,0-5,4 persen.
Erry juga menyebut meskipun potensi pertumbuhan yang lebih tinggi masih dihadapkan oleh tekanan harga komoditas yang masih rendah, walau diantaranya untuk kelapa sawit dan karet yang merupakan penggerak utama ekonomi Sumut mulai naik.
Erry menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, akademisi dan seluruh komponen masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Mengenai infrastruktur, Erry mengungkapkan khusus jalan dan listrik sedang dalam proses pembenahan. Optimis kebutuhan listrik di Sumut dapat terpenuhi dimana kebutuhan 1.850 MW dan suplainya sudah terpenuhi.
“Pembangkit listrik di Sarulla dan Pakkat masuk sistem tahun 2017. Untuk jalan tol Medan-Tebing Tinggi diharapkan operasional tahun 2017. Marilah pengusaha, akademisi bersatu padu membangun Sumut,” pinta Erry.
Gubsu menyebut APBD Sumut tiap tahun mengalami kenaikan, tahun 2014 sebesar Rp7,5 triliun dan tahun 2017 diharapkan mencapai lebih dari Rp 12 triliun. (***)
