Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai terbitnya edaran layanan online untuk konsultasi pelayanan pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal (PPK) yang dilakukan Ditjen Hubla sebagai langkah maju, diharapkan kebijakan ini dapat memangkas birokrasi dan meminimalisasi pertemuan antara pengguna jasa dan petugas.

“Layanan online ini sangat bagus, karena selain bisa mempersingkat birokrasi, juga bisa mengurangi transaksi face to face. INSA menyambut baik langkah-langkah inovasi yang dilakukan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub ini,” kata Carmelita kepada Ocean Week, pagi ini.

Carmelita juga menyatakan, supaya langkah tersebut sebagai awal dari niat baik pemerintah (Ditjen Hubla). “Sekali lagi INSA sangat apresiasi positif terhadap langkah dari Ditjen Hubla ini,” ungkapnya.

Carmelita juga berharap, layanan konsultasi serta pendaftaran kapal online ini, kedepannya juga diikuti dengan layanan pengurusan online lainnya, seperti perpanjangan sertifikat, serta ijin-ijin lainnya. “Pelaku usaha pelayaran berharap agar perizinan lainnya juga bisa dilaksanakan lewat sistem online,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kemenhub, Dwi Budi Sutrisno telah menerbitkan surat edaran bernomor UM.003/14/2018 tanggal 29 Juni 2018, tentang penerimaan konsultasi melalui email PPK tersebut.

Surat edaran tersebut menyebutkan, Kemenhub akan merespons setiap email konsultasi yang masuk paling lambat 1 x 24 jam hari kerja melalui alamat email ; helpdesk-subditppk@dephub.go.id.

Surat edaran Dirkapel Ditjen Hubla Kemenhub tentang layanan daring PPK itu juga ditembuskan kepada Dirjen Perhubungan Kemenhub, Sisditjen Hubla Kemenhub, para Direktur di Lingkup Ditjen Hubla Kemenhub, serta para Kepala UPT di lingkungan Ditjen Hubla Kemenhub.

Selain itu, juga ditujukan kepada Ketua DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA), Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), dan Ketua Pelayaran Rakyat (Pelra). (ow/***)