Sejumlah proyek infrastruktur strategis maupun beberapa proyek yang tak masuk daftar strategis, seperti Trans Papua, Merak Bakauheni, Labuan Bajo, dan beberapa pelabuhan kecil akan pemerintah evaluasi.

“Evaluasi ini berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta proyek strategis dan non strategis diperhatikan. Proyek yang dievaluasi sangat banyak, antara lain seperti Trans Papua, beberapa pelabuhan kecil, lalu proyek pelabuhan penyeberangan Merak – Bakauheni dan Labuan Bajo. Evaluasi dijadwalkan pada Selasa besuk (15/5),” kata Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, disela acara diskusi yang dibuat JICA, di Jakarta, Senin (14/5).

Menurut Wahyu, rapat evaluasi akan dilaksanakan di Sekretariat Kabinet, dipimpin oleh Deputi Setkab Bidang Kemaritiman Satya Bhakti Parikesit. Para eselon I dari berbagai Kementerian dan Lembaga terkait akan memaparkan apa saja proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan dan bagaimana progresnya.

Wahyu menyatakan ada beberapa proyek infrastruktur yang strategis dan non strategis yang masih terkendala pembangunannya. “Hambatannya rata-rata pada masalah lahan dan dampak sosial,” ungkapnya.

Wahyu berharap dapat menyelesaikan proyek dengan payung hukum yang telah ada saat ini. “Pokoknya kami inventarisasi dulu masalah yang ada saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, para menteri teknis yang menangani 14 proyek infrastruktur sudah menyampaikan tidak akan selesai dalam setahun ke depan. “Makanya dalam rapat terbatas hari ini, Presiden Jokowi memutuskan proyek senilai total Rp 264 triliun tersebut dikeluarkan dari lampiran Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017,” ucap Darmin. (kd/**)