Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla Kemenhub Chandra Irawan mengingatkan agar PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) menjaga kinerja layanannya pasca memperoleh ijin pelimpahan pandu tunda di pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

“Sebab jika kinerjanya tidak bagus, banyak komplain dari pengguna jasanya, pemerintah berhak mengevaluasi kembali, bahkan bisa mencabut pelimpahan pandu tunda tersebut, kemudian mengganti dengan yang lain,” kata Chandra kepada Ocean Week, di Hotel Borobudur, kemarin, usai penyerahan pelimpahan kepada KBS.

Chandra juga berpesan supaya KBS menyiapkan fasilitas kapal tunda sesuai kebutuhan, dan tenaga pandu yang memadai. Apalagi, kegiatan kapal keluar masuk ke pelabuhan Marunda yang wajib pandu sangat padat.

Seperti diketahui, bahwa pelimpahan KBS tertuang dalam SK Dirjen Hubla no. PP.304/2/14/DJPL-18.

Chandra juga menyatakan, Kemenhub saat ini juga tengah mengevaluasi terhadap ijin-ijin TUKS maupun pelabuhan-pelabuhan. Dia memisalkan, seperti pelabuhan Marunda yang kelas 5, bisa saja ditingkatkan jadi kelas 3. Sebaliknya pelabuhan kelas 3 dapat pula diturunkan menjadi kelas 5. “Tentunya hal itu atas dasar penilaian, misalnya bagaimana kondisi dan kegiatan yang ada di pelabuhan tersebut. Kalau kegiatannya sangat tinggi, bisa saja naik kelas,” ungkapnya didampingi Hermanta, Kasubdit pemanduan Ditjen Hubla. (***)