Rencana pembangunan Pelabuhan peti kemas Tanjung Sauh sudah memperoleh persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diharapkan Tanjung Sauh mejadi transhipment dan pusat logistik Kota Batam.

“Tanjung Sauh nantinya bukan wilayah kerja BP Batam. Dikelola oleh badan usaha di bawah koordinasi Pemko Batam sebagai administratornya, pelabuhan ini menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK),” kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Sabtu (7/4).

Sesuai dengan undang-undang, KEK berada di bawah pemerintah kabupaten dan kota, namun untuk daerah perbatasan akan berada di bawah pemerintah provinsi.

“Jadi, setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi, akan diusulkan ke Dewan Nasional KEK,” ungkap Lukita.

Konsepnya, ucap Lukita, Tanjung Sauh akan memiliki dewan kawasan sendiri dan administratornya adalah Pemerintah Kota Batam.

“Konsepnya sama dengan rencana penerapan KEK di Galang Batang di Kabupaten Bintan. Di situ ada dewan kawasan. Di bawahnya ada badan pengelola, dan untuk administratornya ada di Pemkab Bintan,” kata Lukita.

Terkait KEK Batam ini, Lukita mengatakan bahwa pihaknya diminta pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah transformasi dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi KEK.

“Terkait hal ini, kami ingin bahas lebih lanjut lagi dengan pelaku usaha, Bea dan Cukai dan Pemko biar kita sama-sama siap,” ujarnya.

Sebab, perubahan status dari FTZ ke KEK akan berakibat pada perubahan kebijakan yang ada sebelumnya, sementara pengusaha butuh kepastian. (tb/**)