Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Priok mengancam melakukan mogok kerja jika manajemen JICT dan TPK Koja tidak bisa menyelesaikan secara win-win solution terhadap kerugian koperasi TKBM sebesar 6,3 miliar rupiah di tahun 2017, akibat rendahnya produktivitas bongkar muat di terminal petikemas tersebut.

“Saya sudah sampaikan hal ini kepada Pak OP (Arif Toha Tjahjagama, Kepala OP Tanjung Priok-red). Dan sudah  dibuat surat kepada pihak JICT dan TPK Koja, tapi nggak juga diindahkan oleh mereka (JICT-Koja),” ungkap Suparman, Ketua Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Priok, kepada Ocean Week, di Jakarta Utara, Senin (26/2).

Menurut Parman, akibat kerugian yang diderita koperasi TKBM, karena produktivitas bongkar muat di JICT dan TPK Koja tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan yakni 27 boks kontainer/alat/jam untuk JICT dan 25 boks kontainer/alat/jam untuk TPK Koja, mengakibatkan koperasi pengelola TKBM ini rugi miliaran rupiah.

“Kami hanya minta supaya itu (kerugian rp 6,3 miliar) itu diberi kompensasi. D JICT kami rugi rp 2,1 miliar, sedangkan di TPK Koja rp 4,2 miliar,” ungkap Parman.

Sementara itu, Kepala OP Tanjung Priok, Arif Toha Tjahjagama, ketika dikonfirmasi mengenai ancaman mogok TKBM tersebut, menyatakan akan memediasi terhadap para pihak itu (JICT, TPK Koja dan Koperasi TKBM). “Besuk akan kami mediasi,” katanya melalui pesan singkat di WhatsApp.

Sedangkan Riza, Wakil Dirut JICT, kepada Ocean Week mengaku belum mendengar adanya rencana mogok kerja TKBM. “Nanti saya koordinasikan ke operasional buat antisipasinya,” ujarnya.

Seperti diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, Kepala OP Tanjung Priok berkirim surat kepada Dirut JICT dan GM TPK Koja, perihal penurunan kinerja bongkar muat.

Dalam surat itu menyebutkan bahwa sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut no. HK.103/2/18/DJPL-16 tanggal 12 Juli 2016 tentang standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang diusahakan secara komersial telah ditetapkan, bahwa terminal JICT box/crane/hour adalah 27, dan box/ship/hour yalni 56. Sedangkan TPK Koja adalah 25 BCH dan 50 BSH.

“Sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 19 Januari 2018 disini (Kantor OP) tentang evaluasi sistem kerja bongkar muat dan perhitungan upah TKBM, serta memperhatikan perjanjian kerjasama operasi antara koperasi TKBM dengan JICT dan TPK Koja, tentang pemborongan jasa TKBM yang perhitungannya berdasarkan BCH, namun dalam kegiatan bongkar muat dilapangan kurangnya performa kinerja bongkar muat berdampak pada penurunan produktivitas dan pengupahan TKBM,” kata Arif dalam suratnya itu.

Oleh sebab itu, sambil menunggu peningkatkan performa kinerja bongkar muat sesuai standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang ditetapkan oleh Dirjen Hubla, Arif Toha minta supaya dilakukan diskusi untuk mencari solusi secara B to B, antara pihak JICT, TPK Koja dan Koperasi TKBM berupa kompensasi atas penurunan kinerja itu.

Tapi, ungkap Parman (Ketua Koperasi TKBM), hal inipun tidak diindahkan oleh manajemen JICT maupun TPK Koja. “Makanya jalan terakhir koperasi TKBM ya mogok kerja, kalau tidak terjadi kesepakatan untuk win-win solution,” ucap Parman mengancam.

Parman bercerita, bahwa sejak 2017, kedua terminal di Priok (JICT & TPK Koja) memberlakukan sistem baru pembayaran jasa bongkar muat berdasarkan jumlah box kontainer.

“Kami asumsikan produkivitas bisa sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Perhubungan, tapi tidak pernah tercapai,” ujarnya.

Makanya, untuk menutupi kekurangan upah terhadap 2.400 buruh, Koperasi terpaksa menggunakan dana yang dipersiapkan untuk tunjangan hari raya (THR). Akibatnya, jika ini tidak ada solusi, para TKBM Tanjung Priok dipastikan tidak mendapat THR di tahun 2018. (***)