Terselenggaranya transportasi laut yang aman, nyaman, dan selamat merupakan salah satu parameter dari terwujudnya cita-cita Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia.

Terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia tentunya tidak lepas dari peran Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai (PLP) dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga dan penegak peraturan perundangan di laut dan di pantai.

Demikian dikatakan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Jhonny R. Silalahi, pada Acara Peringatan Hari Jadi PLP ke-30 di Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priok Jakarta, Senin (26/2) pagi.

Pada upacara peringatan Hari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai ke-30, di Tanjung Priok, bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo. Ikut meramaikan acara itu, maskot keselamatan pelayaran, Si Bombang.

Jhonny menyatakan, Pangkalan PLP merupakan salah satu unit atau unsur dari organisasi/instansi yang telah diakui dan dikenal oleh masyarakat maritim, yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), yang merupakan salah satu Direktorat Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“PLP saat ini telah memasuki usia 30 tahun, usia yang cukup matang. Untuk itu, sudah seyogyanya seluruh personil PLP harus sudah mencapai level kedewasaan dalam berpikir dan bertindak supaya dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Jhonny menambahkan, bahwa masih adanya hal-hal yang harus dibenahi dalam mewujudkan eksistensi Pangkalan PLP, yaitu yang terkait dengan aspek Sumber Daya Manusia, pendanaan, dan sarana prasarana, serta korelasinya dengan situasi dan kondisi penegakkan hukum di wilayah Indonesia.

Namun demikian, Jhonny berharap, terlepas dari segala permasalahan yang ada, seluruh personil PLP dapat memanfaatkan semaksimal mungkin semua potensi yang dimiliki saat ini dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diamanatkan.

“Kita harus bisa menjalankan amanah yang diberikan pada kita selaku personil PLP. Ke depan, tentunya kita akan terus melakukan pembenahan-pembenahan pada aspek SDM, pendanaan, dan sarana prasarana,” ungkapnya.

Jhonny juga mengungkapkan, pengakuan terhadap keberadaan pangkalan PLP sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas kapal-kapal patroli dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan penegakkan hukum bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Menurut Jhonny, personil PLP yang profesional harus cepat bertindak saat terjadi kecelakaan di laut, tegas dalam menegakkan hukum, serta menghindari perbuatan dan tindakan tercela. Dengan demikian, eksistensi pangkalan PLP akan diakui oleh masyarakat dan juga dunia.

“Selain itu, tentunya kita juga harus memperkuat kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat mencapai cita-cita bangsa kita menjadi Poros Maritim Dunia,” tutup Jhonny.

Sebagai informasi, Pangkalan PLP dibentuk pada tanggal 26 Februari 1988 dengan nomenklatur Armada PLP dalam rangka menjawab tantangan keselamatan di laut pada saat itu. Dalam perjalanannya, pada tahun 2002, nomenklaturnya kemudian diubah menjadi Pangkalan PLP, yang lebih memiliki arti sebagai adanya suatu basis dari sejumlah armada kapal-kapal Negara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), yang dikelola oleh suatu pangkalan di lokasi tertentu.

Hingga saat ini, Indonesia memiliki 5 (lima) Pangkalan PLP, yaitu Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban, Pangkalan PLP Kelas II Bitung, dan Pangkalan PLP Kelas II Tual. (hub/**)