Walikota Medan, H T Dzulmi Eldin menekankan agar memperhatikan dwelling time, serta jangan ada lagi Pungutan Liar (Pungli) di pelabuhan Belawan.

“Dwelling time dan Pungli hanya akan menimbulkan biaya tinggi, selain itu juga untuk menjaga harkat dan martabat bangsa,” katanya dalam sambutan yang dibacakan Asisten Ekonomi dan pembangunan Pemko Medan, Ir. H. Kamarul Fatah pada pelantikan kepengurusan Perkumpulan Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (PPBMI) Sumatera Utara dan Riau, periode tahun 2018-2023, di Medan kemarin.

Menurut Walikota, Presiden Jokowi cukup serius menata masalah ini. Bahkan, keseriusan pemerintah dalam menurunkan disparitas harga barang diwujudkan melalui program Tol Laut. Hal itu agar Pelayaran dapat menjangkau ke pulau-pulau kecil dari Sabang hingga Marauke.

Khairul Mahalli, selaku penyelenggara meminta kepada para pelaku usaha bongkar muat untuk selalu melaksanakan ketentuan pemerintah. “Apa yang sudah menjadi ketentuan regulator mesti diikuti. Namun bisa juga mereka (PBM) memberikan masukan kepada pemerintah tentang kondisi di lapangan, melalui analisa Dewan Riset Akademis Perguruan Tinggi,” kata Khairul.

Khairul juga berharap kedepan dengan banyaknya regulasi pemerintah, tentu kepada pengurus DPP PPBMI, bisa mengawal keputusan Pemerintah jika ada yang bertentangan dengan keinginan pengusaha bongkar muat.
Hadir pada kesempatan itu, antara lain Dishub Kota Medan, Unsur pemerintah kota medan, Port Comunity Pelabuhan Belawan, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Otoritas Pelabuhan Belawan, Syahbandar Belawan, PT Pelindo 1 Cabang Belawan, BICT, dan TPKDB.
Sekretaris Umum DPP PPBMI, Dicky A Kandau menyebutkan bahwa surat keputusan DPP PPBMI ini bukan hanya untuk DPW Sumut dan Riau, namun juga DPC PPBMI sewilayah Indonesia Barat, masa Bhakti 2018-2023. (rat/**)