Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah berulang kali menyatakan keinginan pemerintah menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai pilot project perbaikan arus barang bagi pelabuhan lain di Indonesia.

Ada sejulah opsi yang direncanakan, antara lain menerapkan sistem DO Online atas barang impor, kemudian berencana menurunkan tarif, dan menambah waktu pelayanan.

“DO Online akan diterapkan pada akhir Februari 2018. Untuk tarif kepelabuhanan, saya sudah memerintahkan ditjen perhubungan laut untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut,” kata Menhub Budi, di Jakarta.

Namun, ungkap Menhub, jika dilakukan kebijakan pengurangan tarif akan berdampak kepada penurunan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perhubungan.

Sedangkan maksud dari pada menambah waktu pelayanan, menurut Budi, bahwa selama ini waktu pelayanan di pelabuhan Priok hanya lima hari. “Kami ingin dilakukan tujuh hari, ruang yang masih kosong kami minta dioptimalkan,” ungkapnya.

Sejumlah pengguna jasa di pelabuhan Tanjung Priok yang dimintai tanggapan mengenai rencana pemerintah (Kemenhub) itu menanggapi beragam.

“Kalau di pelabuhan selama ini sudah kerja 7 hari dan 24 jam, terutama Pelindo, Operator Terminal, PBM, Trucking, dan TKBM. Yang dimaksud Pak Menteri (Menhub Budi Karya Sumadi-red) yang masih kerja 5 hari mungkin beberapa instansi pemerintah sendiri (Bea Cukai, Karantina), lalu depo kontainer, forwarding,” kata pengurus INSA Jaya, kemarin.

Mereka juga menilai positif terhadap keinginan pemerintah yang terus berusaha memperbaiki kinerja di pelabuhan Tanjung Priok.

Sementara itu, Ketua ALFI Jakarta Widiyanto, menyatakan hal yang sama. Namun, untuk menerapkan kinerja 24/7, menurut dia, masih sulit. “Keinginan kerja 24/7 sudah lama diinginkan pemerintah, bahkan sudah dari era pemerintahan SBY, tapi belum pernah berhasil,” ucapnya.

Makanya, baik INSA Jaya maupun ALFI Jakarta, menyambut baik keinginan Menhub Budi Karya Sumadi memperjuangkan kinerja 24/7 untuk pelabuhan Tanjung Priok. (***)