Sembilan puluh ribu buruh pelabuhan di Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat/Serikat Buruh TKBM Pelabuhan, termasuk Tanjung Priok, bersama Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Tanjung Priok memastikan mogok kerja pada Senin (4/12), dalam rangka menolak revisi keputusan Menteri Perhubungan no. 35 tahun 2007 yang dinilai merugikan para pekerja TKBM serta mengancam keberadaan koperasi TKBM di pelabuhan.

Sesuai surat bernomor SP.007/FK.SP.SB/TKBM/XI/17 yang diteken Mawi Rohani (ketua) dan Syamsul K. Sundoro (sekretaris) FKSP TKBM tanggal 27 November 2017, dengan tembusan Kepala OP Tanjung Priok, Direktur Pelindo II, Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Ketua DPW APBMI Jakarta, dan direktur NPCT1, juga menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain.

Hanneman Suria

Hanneman Suria

Rahmat Hidayat, salah seorang Tim Eksistensi 19 KTKBM seluruh Indonesia membenarkan jika tanggal 4 Desember 2017 akan ada mogok kerja TKBM di seluruh pelabuhan di Indonesia, termasuk pelabuhan Tanjung Priok.

“Jika pemerintah tetap dipaksakan mengganti SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi menjadi surat keputusan bersama Menteri tentang Penyelenggaraan TKBM Pelabuhan dan perubahan KM 35 tahun 2007, maka seluruh anggota Koperasi TKBM yang tergabung dalam Federasi SPTI, FSPMI akan mogok nasional bersama pelaut-pelaut yang berada di atas kapal berbendera Indonesia di seluruh pelabuhan Indonesia, tanggal 4 Desember,” ujar Rahmat didampingi Yusron (pengurus TKBM), dan pengurus SP lainnya, kepada Ocean Week, di Jakarta Utara, Rabu (29/11).

Sementara itu, Hanneman Suria, Ketua Umum KPI, kepada Ocean Week mengaku akan bersama para federasi TKBM melakukan mogok di pelabuhan Tanjung Priok.

“Sasaran kami supaya pemerintah bisa memediasi untuk menyelesaikan organisasi KPI ini,” ungkapnya di Kantor KPI Tanjung Priok.

Menurut dia, ada sekitar 22 ribu anggota yang tergabung di KPI Tanjung Priok. “Pemerintah mesti perhatikan aspirasi kami, karena ratusan miliar devisa masuk negara dari pekerja pelaut Indonesia ini,” ucap Hanneman.

Ketua DPW APBMI Jakarta Juswandi Kristanto, ketika dikonfirmasi mengenai rencana aksi mogok TKBM tersebut, menyatakan agar TKBM di pelabuhan Priok khususnya tidak melakukan mogok kerja, karena dapat merugikan perekonomian semua pihak.

“Besuk (Kamis, 30/11) kami (APBMI) akan bertemu dengan mereka (Forum SP TKBM untuk membicarakan hal ini,” kata Juswandi.

Dia berharap supaya TKBM mengurungkan niatnya untuk melakukan mogok di tanggal 4 desember 2017 mendatang.

Humas PT Pelindo II Tanjung Priok Arif, saat ditanyai mengenai rencana ini menyatakan belum tahu menahu masalah tersebut.

Hal yang sama pun dikatakan Kabid TU Otoritas, Totok menjwab pertanyaan Ocean Week. “Saya masih diluar kota, tapi belum tahu masalah itu, langsung aja tanya ke Pak OP (Arif Toha Kepala OP Tanjung Priok),” ujarnya.

Di tempat terpisah, Sunarno, Manager Operasi Pelayaran Tresnamuda Sejati mengemukakan, mogok kerja TKBM ini sangat merugikan usaha pelayaran. “Mogok ini pasti akan mengganggu jadwal kapal, karena siapa yang mau kerjakan barang jika TKBM mogok,” ungkap Nano (panggilannya).

Menurut Nano, jika mogok TKBM benar terealisasi, dipastikan kerugian pelayaran mencapai sangat besar.

Diharapkan, pemerintah segera ‘turun tangan’ mengantisipasi rencana mogok TKBM di pelabuhan Indonesia tersebut. (****)