Kebutuhan dunia akan tenaga pelaut masih sangat besar. Namun, tenaga pelaut yang dihasilkan dari lembaga resmi di Indonesia masih jauh dari kebutuhan. Apalagi banyak pelaut lebih memilih bekerja di luar negeri dibandingkan di domestik. Karena ‘payment’ di luar lebih menjanjikan.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Laut, Capt Arifin Soenardjo mengungkapkan, saat ini rata-rata pelaut yang dihasilkan sekolah maritim di Tanah Air sekitar 100.000 orang per tahun.

“Dari jumlah itu sekitar 30 persen tersedot ke Singapura, karena di negara tersebut memang sama sekali tidak menghasilkan pelaut. Sementara untuk kebutuhan masih jauh di atasnya atau sekitar dua kali lipatnya. Karena itu, perlu lebih banyak sekolah di bidang kemaritiman,” katanya usai melepas 166 wisudawan Perwira Pelayaran Politeknik Niaga Program Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan Tingkat I dan IV, di Gedung Mas Pardi PIPJl Singosari, Semarang, Jumat (14/7).

Capt. Arifin yang didampingi Direktur Politeknik Pelayaran (PIP) Semarang, Capt. Wisnu Handoko menyatakan, tingginya permintaan pelaut juga belum diimbangi dengan lembaga pendidikan kemaritiman.

“PIP Semarang saat ini hanya mampu menampung sekitar 300-an taruna setiap tahun. Makanya, kami mendorong sekolah-sekolah vokasi bidang kemaritiman dan memperkuat peran lembaga pendidikan seperti PIP yang kami akui sudah sangat bagus kompetensinya di Tanah Air. Bahkan, boleh dibilang di Semarang ini yang paling baik di Indonesia,” ungkapnya.

Jika sekolah vokasi bisa berjalan, setiap tahun ditargetkan akan lebih dari 200.000 pelaut lulusan dari sekolah vokasi kemaritiman siap bekerja dan memiliki kompetensi yang mumpuni.

Sementara itu, Direktur PIP Semarang Capt Wisnu Handoko mengungkapkan, sebagai lembaga pendidikan kemaritiman pihaknya ingin berperan memajukan potensi besar di bidang kemaritiman yang dimiliki Indonesia.

Salah satu hal yang sudah dilakukan adalah dengan membuka kelas nonreguler, kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan kepada warga masyarakat yang kurang mampu. ”Salah satu yang sudah dilakukan adalah memberikan pelatihan bagi 300 nelayan di Juwana, Pati,” ujarnya.

Sebelumnya, untuk program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) kepelautan siap kerja, Kementerian Perhubungan juga sudah menjalin kerja sama dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA).

Dalam kerja sama tersebut, peserta pelatihan dapat ditempatkan di kapal-kapal perusahaan pelayaran anggota INSA sesuai dengan kebutuhan serta standar dan prosedur yang berlaku di masing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA. (sm/**)