Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sedang focus untuk memangkas biaya tinggi di pelabuhan, misalnya Terminal Handling Charge (THC) dan lainnya.

“Kita bersepakat untuk membuka struktur biaya di pelabuhan sehingga kita bisa menghemat biaya-biaya di situ. Sekarang kan dwelling time sudah turun, tapi cost-nya masih dianggap tinggi. Jadi kita periksa satu per satu, mana yang bisa diturunin. Misalnya THC, itu untuk apa? Karena cukup mahal,” kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (18/4) usai rapat bersama Dirjen Perla Tonny Budiono, dan Dirop Pelindo II Prasetyadi.

Luhut mencontohkan, di Tanjung Perak THC mencapai 33% dari seluruh biaya, sedangkan di pelabuhan Makassar mencapai 28%. “Kalau ini bisa dipangkas, tentu efisiensinya lumayan. Tapi saya belum bisa ngomong sampai berapa persen, tapi THC itu sampai 33% dari semua cost di Surabaya, 28% di Makassar, di Priok kita mau lihat. Kalau itu bisa dihemat bisa efisien,” ungkapnya.

Luhut ingin memeriksa apakah di Priok ada biaya yang bisa diturunkan sehingga jadi lebih efisien. Kemenko akan kembali memanggil Pelindo II agar bisa menjelaskan lebih detil biaya-biaya di pelabuhan. “Besok Kamis kita mau ketemu Pelindo II, kita breakdown angka-angkanya. Saya berharap Mei 2017 kita sudah lebih tajam,” tutur Menko Maritim.

Sementara itu, operator terminal petikemas yang dimintai pendapatnya oleh Ocean Week, menyatakan bahwa pemerintah supaya tidak terburu-buru dalam pemangkasan biaya-biaya di pelabuhan. Mengingat, jika menyinggung cost logistic, ada banyak biaya yang mesti ditanggung pemilik barang. “Lagi pula dalam komponen biaya logistic, itu ada di angkutannya (laut maupun darat), di terminal pelabuhan, dan sebagainya. Makanya, pemerintah perlu kaji lagi dimana biaya tinggi itu sebenarnya,” kata sumber akurat yang keberatan disebut namanya, di Jakarta Selasa (18/4) siang.

Sumber itu mengingatkan pemerintah bukan tanpa alas an, sebab, pengelola terminal/pelabuhan perlu investasi. “Lalu jika dengan permintaan pemerintah untuk menurunkan biaya di pelabuhan, dan operator bersedia, kemudian banyak peralatan bongkar muat dan fasilitas lain perlu peremajaan, apakah pemerintah siap juga untuk membantu. Karena denga diturunkannya tariff bongkar muat pasti dampaknya sangat besar bagi terminal,” ungkapnya panjang lebar.

Sumber tadi juga mengungkapkan bagaimana dwelling time di pelabuhan dipersingkat, namun akhirnya di luar pelabuhan yang timbul masalah. “Ibaratnya memindahkan masalah dengan membuat masalah baru di tempat lain. Mestinya yang diobati penyakitnya bukan dipindahkan penyakitnya,” ucapnya.

Menanggapi mengenai masuknya kapal CMA CGM di pelabuhan Priok, sumber itu sangat mengapresiasi positif kehadiran transshipment Jakarta. Cuma, kritiknya, jangan karena kapal ‘raksasa’ itu kemudian pemerintah berniat memangkas biaya pelabuhan. “Bagaimana dengan kapal-kapal lain, apakah nantinya diberikan hak yang sama,” tegasnya. (***)