Perbanyak Pelaku Usaha Pelayaran

Komitmen pemerintahan Joko Widodo untuk memberdayakan ekonomi berbasis maritim perlu diterjemahkan dalam tataran kebijakan. Butuh terobosan agar industri pelayaran yang menjadi tulang punggung ekonomi kelautan bisa berjaya.

Carmelita Hartoto, presiden direktur PT Andhika Lines, mengungkapkan, ekonomi berbasis maritim tidak cukup dilakukan melalui upaya pembentukan poros maritim. Prosedur yang berbelit harus dipermudah. Juga, perlu ada komitmen menurunkan biaya logistik.

”Kalau mau ekonomi melesat, mestinya kebijakan pemerintah benar-benar memihak pengusaha dalam negeri,” ujar ketua umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) itu.

Dia memerinci sejumlah kebijakan yang perlu diperhatikan guna mendorong industri berbasis maritim. Pertama, memacu pembangunan infrastruktur di sektor kelautan. Bukan saja jumlah kapalnya, melainkan juga jalur pelayaran, pergudangan, hingga dermaga serta pelabuhannya.

“Pemerintah memang sedang membangun semua itu. Namun, kami melihat sekarang ini kurang banyak dan kurang cepat,” tuturnya. Perempuan yang akrab dipanggil Memey itu menambahkan, dana APBN yang dialokasikan untuk pengembangan maritim mesti diperbesar.

Terutama untuk membuka jalur-jalur pelayaran baru di berbagai pelosok negeri. ”Swasta siap membantu di jalur-jalur pelayaran yang selama ini hanya dilayani kapal pemerintah,” tuturnya.

Menurut dia, semakin banyak pelaku usaha di jalur pelayaran tertentu, pelayanan terhadap penumpang akan semakin baik. Sebab, pelaku usaha akan saling berkompetisi. Hal itu lebih baik daripada satu jalur pelayaran hanya dilayani satu pelaku usaha. “Pemerintah dan swasta perlu bersinergi,” ujarnya.

Namun, untuk rute yang sudah dilayani kapal swasta, dia menyarankan kapal pemerintah tidak masuk. Sebab, pelayaran swasta sudah pasti akan kalah. “Tarif kapal BUMN (badan usaha milik negara) disubsidi pemerintah. Pasti tarif lebih murah. Tidak fair kalau masuk ke jalur swasta,” ungkapnya.

Kapal BUMN disarankan mencari rute-rute yang secara ekonomis tidak mampu dilayani swasta. Dengan begitu, dana subsidi tiket dalam bentuk anggaran PSO (public service obligation) bisa dinikmati masyarakat yang membutuhkan.

“Masih banyak pulau yang belum terlayani angkutan laut. Kapal pemerintah harus fokus ke sana,” tegasnya.

Memey juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua pelaku usaha memakai rupiah dalam transaksi. “Kami mendukung kebijakan itu. Namun, untuk industri pelayaran, ada yang bisa dan ada yang tidak seperti kapal-kapal offshore. Tidak bisa dipukul rata seperti itu,” tandasnya.

Dia mencontohkan, kapal-kapal yang melayani distribusi minyak dan gas Pertamina memiliki kontrak dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD). Otomatis, pinjaman ke bank juga dibuat dalam USD dengan bunga 8 persen per tahun.

“Nah, karena diganti rupiah, pinjaman juga harus rupiah. Bunga bank naik menjadi 12 persen per tahun,” terangnya. Akibatnya, pemilik kapal membebankan bunga tinggi itu ke tarif yang dibayar pengguna.

Dalam hal ini, pemerintah melalui Pertamina harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk membayar pemilik kapal. “Di Singapura atau Malaysia, kebijakannya tidak seperti itu. Harus dipilah-pilah. Jadi, tidak harus semua pakai rupiah,” tambahnya.

Dia berharap pemerintah membandingkan dengan kebijakan di negara lain. Sebab, Indonesia sudah masuk dalam era pasar bebas. “Kita banyak berurusan dengan dunia internasional. Hampir semua bayar pakai dolar seperti asuransi, spare part, dan biaya-biaya lain. Kapal asing juga sama,” sebutnya.

Salah satu yang menjadi perhatian Memey adalah tingginya suku bunga kredit bank. Menurut ibu tiga anak tersebut, bunga bank di Indonesia termasuk paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya.

“Kalau mau menang di MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), seharusnya suku bunga bank 4–5 persen saja,” katanya.

Selain itu, kalangan pelaku usaha di bidang pelayaran meminta pemerintah kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena harga minyak dunia sudah sangat rendah. “Harga BBM sudah turun, tapi sedikit sekali. Padahal, biaya BBM itu 40 persen dari total biaya operasional,” jelasnya.

Menurut dia, daya saing industri pelayaran nasional perlu ditingkatkan dengan menurunkan biaya tinggi. “Meskipun kita punya asas cabotage (pelayaran di dalam negeri wajib diangkut kapal berbendera Indonesia, red), mayoritas angkutan ekspor impor kita sekarang masih dilayani kapal asing,” tuturnya.

Sayang, kapal-kapal asing tersebut tidak dikenai pajak apa pun oleh pemerintah Indonesia. “Bagaimana kita mau bersaing dengan kapal asing di pelayaran ekspor impor kalau kita banyak dikenai pajak? Sedangkan kapal asing tidak sama sekali. Persaingan jelas tidak imbang antara kapal lokal dan asing,” tegasnya.

Karena itu, INSA sudah protes ke Kementerian Keuangan agar kapal-kapal asing juga dikenai pajak yang sama dengan kapal domestik.

“Potensinya sangat besar. Kalau harga komoditas sedang bagus, negara bisa dapat Rp 80 triliun per tahun dari pajak kapal asing. Itu lebih baik daripada terus-menerus kejar pajak pribadi,” ujarnya kesal.

Sepak terjang Memey dalam industri pelayaran tidak perlu diragukan lagi. Dialah satu-satunya perempuan yang berhasil menjadi pemimpin industri pelayaran nasional. Pada 2011 dia terpilih sebagai ketua umum INSA. Lalu, akhir 2015 dia kembali terpilih untuk periode kedua hingga 2019.

“Dulu ayah saya juga ketua umum INSA,” terangnya. Perempuan ramah tersebut memang mewarisi kerajaan bisnis ayahnya, almarhum Hartoto Hardikusomo.

Dia bisa mengembangkan bisnis perusahaan dengan apik. Terbukti, jumlah kapal berkembang dari hanya dua unit menjadi belasan unit. “Sebenarnya saya terjun ke bisnis pelayaran tanpa sengaja,” katanya.

Perjalanan hidup Memey berubah 180 derajat ketika sang ayah meninggal pada 1994. Sebagai anak sulung di antara tiga putri, Memey harus menerima tongkat estafet bisnis yang dibangun ayahnya sejak 1972 dengan bendera Andhika Lines.

Padahal, Memey telah memiliki karir mapan di sebuah perusahaan keuangan di London. “Saya harus pulang dan mulai belajar dari nol,” ungkapnya.

Menggeluti bisnis pelayaran, pergudangan, dan bongkar muat membuat perempuan yang berulang tahun setiap 22 Juni tersebut akrab dengan kehidupan pelabuhan yang dicitrakan sebagai kawasan keras.

Namun, dia mengaku selama ini belum pernah ada yang kurang ajar. “Di lingkungan seperti itu tidak perlu kasar dan emosian. Kalau kita senyum, mereka justru segan,” katanya.